Tarakan -- Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan pengembangan perumahan di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto menyampaikan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Program 3 Juta Rumah bukan hanya untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Sektor ini mampu menghidupkan lebih dari 185 sub-sektor lain seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan transportasi,” ujar Tasdiyanto.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memperkuat program pembangunan perumahan rakyat melalui kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI). Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan UI sebagai dasar penguatan kajian, riset, dan pendampingan teknis berbagai program perumahan, Selasa (28/10/2025). Menteri Maruarar menyampaikan bahwa tahun depan 80 persen anggaran Kementerian PKP akan difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. “Kita perlu evaluasi dari sisi legal, teknis, dan pemberdayaan agar pelaksanaan BSPS semakin efektif. Mulai Februari 2026 program ini harus sudah berjalan optimal,” tegasnya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini dan jumlah yang sama untuk tahun depan. Ia menambahkan bahwa kajian hukum juga tengah disiapkan untuk memperkuat payung hukum program

Karawang- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Karawang, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, terjangkau, dan transparan, sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat di wilayah Karawang.

Karawang- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Ketua DPR-RI Sa'an Mustopa meninjau lokasi pelaksanaan BSPS di Desa Sarijaya, Kecamatan Malajaya, Kabupaten Karawang, Senin malam (27/10/2025). Lokasi ini merupakan salah satu bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Karawang yang dialokasikan Kementerian PKP. Kementerian PKP melalui Balai P3KP Jawa II Satker PKP Provinsi Jawa Barat menetapkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 6.374 unit rumah untuk tahun anggaran 2025. Bantuan ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan rincian alokasi perdesaan sebanyak 4.710 unit, alokasi perkotaan 1.279 unit, dan alokasi wilayah pesisir 385 unit.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Dirjen Kawasan Permukiman Sri Fitrah Nur, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, serta Tenaga Ahli Menteri Pahala Nainggolan, bertemu dengan Ketua Umum Gapensi Andi Rukman, Jumat sore (24/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP mendorong Gapensi untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Kabupaten Kediri, Jawa Timur -*Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimis penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) akan mampu meningkatkan pembangunan serta renovasi rumah bagi masyarakat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berbagai kemudahan persyaratan serta plafon kredit serta suku bunga yang rendah tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan serta masyarakat yang termasuk UMKM. "Kali ini kami melaksanakan Sosialisasi Kredit Program Perumahan serta FLPP bersama BP Tapera di Kabupaten Kediri ini. Kami harap dengan Program 3 Juta Rumah serta di dukung KPP dan FLPP pembangunan rumah bagi masyarakat akan terus meningkat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan FLPP di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (23/10/2025).