Karawang- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Karawang, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, terjangkau, dan transparan, sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat di wilayah Karawang.
Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa gagasan besar Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan muncul sekitar tiga setengah bulan lalu dalam rapat informal bersama Presiden di Singapura. Menurutnya, ide tersebut menjadi tonggak penting dalam membuka peluang baru bagi pelaku UMKM di sektor perumahan.
“Untuk itu sebagai kepala daerah juga dibutuhkan terobosan-terobosan. Kami ingin Karawang menjadi contoh berkembangnya UMKM di sektor perumahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan bahwa KUR Perumahan adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil, khususnya pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Program ini dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Hebat, ibu-ibu di Karawang banyak yang pekerja keras, banyak yang buka usaha di rumahnya. Program ini juga bisa membantu mereka agar usahanya semakin maju dan tempat tinggalnya semakin layak,” katanya.
Menteri Maruarar juga menyoroti potensi besar Jawa Barat dalam penyerapan rumah subsidi. Dengan jumlah penduduk yang besar, ia menargetkan 100 ribu unit rumah subsidi dapat terserap di Jawa Barat dari total 350 ribu unit secara nasional.
Saat ini, Karawang menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat setelah Bekasi dan Bogor, dengan angka penyerapan sekitar 5.400 unit rumah. Ia berharap capaian ini terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, sektor perumahan memiliki efek berganda bagi ekonomi daerah, mulai dari menggerakkan toko bangunan, tukang, hingga UMKM sekitar. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata ruang yang benar agar pembangunan tidak menjadi bencana. “Kalau perumahan dibangun di tengah sawah tanpa drainase yang baik, akhirnya banjir dan rakyat bisa miskin karena perkakasnya rusak, padahal dibeli dengan kredit,” tegasnya. (Jay)
