Jakarta — Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran BSPS yang berbasis keadilan, Jumat (27/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai belum berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh kerap tidak bertahan lama karena hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.