Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kementerian Hukum untuk mempercepat reformasi regulasi sektor perumahan nasional. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan kepastian hukum, menyederhanakan tata kelola, serta mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.