Jakarta Barat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan KUR Perumahan DKI Jakarta yang berlangsung di Lapangan Persima, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi pengembang, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan pentingnya kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar program-program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
"Kita harus memastikan seluruh program pemerintah benar-benar memudahkan rakyat. Jangan sampai aturan yang dibuat justru menyulitkan masyarakat untuk memperoleh manfaat. Dengan regulasi yang baik dan solusi yang tepat, rakyat akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan hunian yang layak," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Berdasarkan data Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank penyalur, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan secara nasional hingga 11 Juni 2026 telah mencapai Rp9,76 triliun.
Sementara itu, khusus wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, realisasi penyaluran telah mencapai Rp340 miliar dengan jumlah penerima manfaat atau debitur sebanyak 867 orang.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah nasabah penerima KUR Perumahan untuk memastikan proses pengajuan pembiayaan berjalan cepat, mudah, dan lancar.
Dari hasil dialog tersebut, para penerima manfaat menyampaikan bahwa program KUR Perumahan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang mendukung kebutuhan usaha sekaligus peningkatan kualitas hunian mereka.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada BRI atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendukung pelaksanaan program KUR Perumahan yang menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Menteri Ara, keberhasilan program KUR Perumahan menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki komitmen yang baik dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.
"Program ini sangat bisa diterima oleh masyarakat dan rakyat kita. UMKM kita sangat rajin membayar kewajibannya, apalagi tingkat Non Performing Loan (NPL) berada di bawah dua persen. Ini adalah contoh nyata bahwa program ini benar-benar menyentuh rakyat," ujar Menteri Ara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat perkotaan semakin nyata melalui berbagai program yang dijalankan Kementerian PKP.
"Hari yang membahagiakan bagi kita semua datang kembali ke Tambora. Tambora, Jakarta Barat, termasuk wilayah yang masih memiliki rumah tidak layak huni sekitar 824 unit. Adanya alokasi 1.350 unit bedah rumah dari Kementerian PKP untuk Jakarta Barat menunjukkan bahwa Presiden Prabowo peduli terhadap masyarakat yang ada di perkotaan," ujar Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dukungannya terhadap program KUR Perumahan yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Selain ada program bedah rumah, KUR Perumahan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha rakyat. Program ini sangat bermanfaat dan kami mendukungnya melalui penyediaan data statistik yang akurat untuk rakyat," ujar Amalia.
Kementerian PKP meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan, dan pengembang perumahan akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Dwidadi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, perwakilan BP Tapera, Direktur Utama PNM, Direktur Utama SMF, serta perwakilan asosiasi pengembang perumahan seperti REI, APERSI, HIMPERRA, ASPRUMNAS, dan APERNAS.
