Denpasar – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Nari Graha, Denpasar, Bali, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Menteri PKP untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha penerima Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang lebih dikenal dengan KUR Perumahan, sekaligus melihat manfaat pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kebutuhan perumahan dan pengembangan usaha.
Dalam kegiatan tersebut, total transaksi KPP mencapai Rp420 miliar yang disalurkan kepada 2.141 debitur. Pembiayaan dari sisi suplai mencapai Rp216 miliar untuk 106 debitur yang terdiri atas pengembang, kontraktor, dan toko bangunan, sedangkan dari sisi demand mencapai Rp204 miliar untuk 2.035 debitur pelaku UMKM.
Melalui KPP, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau untuk mendukung kebutuhan perumahan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sisi suplai dan demand sehingga ekosistem perumahan dapat tumbuh secara bersamaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan KPP merupakan program yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan.
“Kredit Program Perumahan ini diciptakan di zaman Pak Prabowo untuk sisi demand maupun suplai. Bunganya rendah, hanya 6 persen. Program ini belum sampai setahun dan Presiden sudah menaikkan plafonnya menjadi Rp50 triliun karena peminatnya banyak sekali,” ujar Maruarar.
Hingga 6 Agustus 2026, BRI telah menyalurkan KPP sebesar Rp11,1 triliun. Menurut Maruarar, BRI menjadi salah satu bank dengan penyaluran KPP terbesar dan menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan.
Dalam dialog bersama debitur, Menteri PKP juga mendengarkan secara langsung pengalaman masyarakat yang memanfaatkan KPP untuk kebutuhan perumahan maupun pengembangan usaha. Sejumlah peserta menyampaikan bahwa proses pengajuan pembiayaan berlangsung cepat dan membantu mereka mengembangkan usaha.
Salah satunya Sari, pelaku usaha toko alat tulis yang menjalankan usahanya dari rumah. Ia memperoleh pembiayaan sebesar Rp200 juta untuk membangun area usaha tambahan dengan bunga 6 persen per tahun. Menurutnya, proses pencairan berlangsung cepat dan pelayanan sangat baik.
“Saya merasa sangat terbantu dengan KUR Perumahan ini untuk mengembangkan usaha saya. Prosesnya juga cepat dan pelayanan dari BRI sangat membantu. Setelah pembiayaan ini lunas, saya berencana mengajukan kembali untuk mengembangkan usaha baru, termasuk membangun kos-kosan,” kata Sari.
Peserta lainnya, Ajus, seorang pengembang, memanfaatkan KPP sebesar Rp2 miliar untuk mendukung usaha perumahan komersial. Menurutnya, pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam waktu sekitar dua minggu dengan suku bunga 6 persen per tahun.
Menteri PKP menegaskan bahwa dialog langsung dengan penerima manfaat penting dilakukan untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya sebagai menteri harus mengecek apakah program ini bermanfaat atau tidak. Kalau program ini tidak bermanfaat, untuk apa dilanjutkan? Sebagai pejabat pemerintah harus berani mengecek programnya berguna atau tidak,” kata Maruarar.
Maruarar juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan KPP yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau bapak dan ibu menemukan penyimpangan dalam program Kredit Program Perumahan ini, yang tidak sesuai dengan aturannya, silakan lapor langsung kepada saya,” tegasnya.
Melalui KPP, pemerintah berharap akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dapat terus diperluas, baik bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memiliki dan memperbaiki rumah maupun bagi pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan. Program tersebut sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat sektor perumahan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. (*)
