Cirebon — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II atas capaian penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional progres penyerapan anggaran Kementerian PKP. Pada Tahun Anggaran 2025, BP3KP Jawa II menerima anggaran sebesar Rp170,79 miliar. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penyerapan mencapai Rp137,27 miliar atau 80,37%, melampaui rata-rata nasional Kementerian PKP yang berada di angka 73,78%.
Ambon, 30 Oktober 2025 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang berlokasi di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri, dan Lingkungan, Tasdiyanto, dalam kunjungannya ke Rusun Bakamla RI menyampaikan apresiasinya atas hasil pembangunan rusun yang telah dihuni selama satu bulan terakhir.
Ambon, 30 Oktober 2025 — Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku dalam rangka Kunjungan Kerja pada Reses MP. I Tahun Sidang 2025-2026 untuk membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan perumahan di Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh mitra kerja Komisi V, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri, dan Lingkungan, Tasdiyanto, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Pither Pakabu.
Batam -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dengan memastikan proyek strategis nasional ini berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau bersama BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri, KemenPKP menyoroti pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.
