Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmen dalam menyediakan hunian layak dan kawasan permukiman berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data MyPKP hingga 31 Oktober 2025, realisasi keuangan program perumahan nasional telah mencapai Rp3,486 triliun atau 73,92 persen. Capaian ini menandai kemajuan signifikan menjelang akhir tahun anggaran dan menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi terhadap seluruh satuan kerja di daerah yang berhasil menunjukkan kinerja optimal. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keseriusan Kementerian PKP dalam memastikan pemerataan akses hunian layak di seluruh Indonesia. “Kami ingin agar program perumahan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” kata Menteri Maruarar Sirait.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak di seluruh Indonesia. Hingga 31 Oktober 2025, lima balai dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata nasional tetap menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan program perumahan dan permukiman rakyat. Setiap unit rumah, PSU, dan lokasi sanitasi yang dibangun memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. BP3KP Maluku menempati posisi terendah dengan realisasi 46,15 persen, namun terus mempercepat pembangunan rumah susun, BSPS, dan penanganan kawasan kumuh. Sementara itu, BP3KP Kalimantan I mencatat 58,65 persen dengan capaian pembangunan rumah susun, ribuan unit BSPS, dan penanganan kumuh di berbagai titik. Di Papua I, progres 61,61 persen mencerminkan kerja keras melalui pembangunan rusun, rumah khusus, dan program PSU yang tersebar di empat provinsi baru Papua.
Ambon, 30 Oktober 2025 – Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri dan Lingkungan, Tasdiyanto menghadiri pelaksanaan Serah Terima Buku Tabungan (Serbutab) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku bersama PT Bank Mandiri Cabang Pattimura Maluku kepada masyarakat penerima bantuan Tahun ini, BP3KP Maluku mengalokasikan 81 unit BSPS yang tersebar di Ambon, Maluku Tengah, dan Kepulauan Tanimbar. Setiap penerima memperoleh bantuan stimulan senilai Rp20 juta untuk peningkatan kualitas rumah secara swadaya.
Tarakan — Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto meninjau Rumah Khusus Hapernas di Kota Tarakan yang menjadi salah satu contoh praktik baik penyediaan hunian layak bagi tenaga kesehatan. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan sebagai pengelola rumah khusus terbaik tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut capaian tersebut, Satker berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tarakan membangun 20 unit rumah khusus tipe kopel yang diperuntukkan bagi tenaga paramedis di wilayah setempat.
