Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmen dalam menyediakan hunian layak dan kawasan permukiman berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data MyPKP hingga 31 Oktober 2025, realisasi keuangan program perumahan nasional telah mencapai Rp3,486 triliun atau 73,92 persen. Capaian ini menandai kemajuan signifikan menjelang akhir tahun anggaran dan menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi terhadap seluruh satuan kerja di daerah yang berhasil menunjukkan kinerja optimal. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keseriusan Kementerian PKP dalam memastikan pemerataan akses hunian layak di seluruh Indonesia. “Kami ingin agar program perumahan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” kata Menteri Maruarar Sirait.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengungkapkan, dari seluruh balai pelaksana, BP3KP Jawa III (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) mencatat capaian tertinggi dengan realisasi keuangan 90,15 persen. Wilayah ini berhasil membangun 131 unit rumah susun (3 tower), 7.639 unit rumah swadaya (BSPS), serta 2.471 unit rumah CSR yang telah selesai dari 5.034 unit yang direncanakan. Program FLPP di wilayah ini juga mencatat penyaluran 17.902 unit rumah senilai Rp2,13 triliun, didukung oleh 14 bank dan 678 pengembang yang tergabung dalam 14 asosiasi, dengan HIMPERRA sebagai asosiasi terbesar.
Sekjen Didyk melanjutkan, posisi kedua ditempati BP3KP Jawa IV (Provinsi Jawa Timur) dengan realisasi 88,10 persen, mencakup 96 unit rumah susun (3 tower), 4.165 unit BSPS, dan 1.137 unit rumah CSR dari 3.259 unit yang direncanakan. Penyaluran FLPP di wilayah ini mencapai 13.560 unit rumah senilai Rp1,6 triliun, dengan dukungan berbagai mitra CSR seperti BAZNAS, Kwarda Pramuka, Buddha Tzu Chi, Lippo Group, dan Ciputra, serta APERSI sebagai asosiasi pengembang terbesar.
Sementara itu, BP3KP Sumatera II (Provinsi Sumatera Utara) menempati posisi ketiga dengan realisasi 87,14 persen. Capaian ini meliputi pembangunan 16 unit rumah susun (1 tower), 1.992 unit BSPS, dan 150 unit rumah CSR yang telah selesai dari 199 unit yang direncanakan. Program FLPP di wilayah ini menyalurkan 8.734 unit rumah senilai Rp1,03 triliun, didukung oleh mitra CSR seperti KADIN, Sinarmas, BAZNAS, dan BRI.
Di posisi keempat, BP3KP Sumatera I (Provinsi Aceh) mencatat realisasi 84,14 persen, dengan capaian 64 unit rumah susun (2 tower), 2.602 unit BSPS, serta 52 unit rumah CSR yang telah rampung dari 119 unit yang direncanakan. Program FLPP di wilayah ini mencapai 1.572 unit rumah senilai Rp184,8 miliar.
Adapun BP3KP Jawa II (Provinsi Jawa Barat) berada di posisi kelima dengan realisasi 80,37 persen. Wilayah ini memiliki cakupan program paling luas, mencakup 21 unit rumah susun (1 tower), 6.374 unit BSPS, 6 lokasi PSU dengan 444 unit, serta penanganan kawasan kumuh seluas 29,03 hektare. Program FLPP Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi nasional dengan 48.192 unit rumah senilai Rp6,03 triliun. Dukungan CSR datang dari PT Astra, Buddha Tzu Chi, Perum Peruri, Yayasan Sehati, Pupuk Kujang Cikampek, BAZNAS, dan Islamic Relief Indonesia.
"Selamat teman-teman, tetap semangat Pastikan seluruh penyerapan bisa terserap optimal Dldengan tata kelola yang baik, akuntabel, berintegritas Dkdan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia di daerah masing-masing," tutup Sekjen Didyk. (Jay)
