Bekasi — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Dua lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
“Saya hari ini datang ke Meikarta, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Menteri Maruarar.
Menurut Maruarar, kedua lokasi memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri. “Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujarnya.
Menteri Maruarar juga menegaskan pentingnya memastikan kelayakan hunian dengan mempertimbangkan jarak ke fasilitas publik utama. “Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rumah susun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri Maruarar.
MenteriPKP menegaskan, seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah.
“Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. “Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Menteri Maruarar.
Ia menambahkan, tim dari Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan.
“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujar Menteri Maruarar.
Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa minggu depan pihaknya akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang berbeda.
“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (Jay)
