Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan ekosistem perumahan nasional.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran. “Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data. Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat. Setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Check and balance harus berjalan, dan langkah-langkah strategis harus konkret,” tegasnya.
Menteri Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai langkah nyata menghadirkan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.
Kinerja 2025 menunjukkan hasil signifikan. Dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi mencapai 96,21 persen. Program BSPS meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit, rumah susun 2.270 unit, rumah khusus 476 unit, serta peningkatan PSU, sanitasi, dan kawasan kumuh di 4.500 titik.
Sektor swasta juga berkontribusi melalui program CSR dengan capaian 9.701 unit rumah. “Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Menteri Ara.
Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Targetnya, pembangunan lebih dari 406 ribu unit rumah, mencakup 400 ribu unit BSPS, 743 rumah susun, 607 rumah khusus, dan penanganan 225 hektare kawasan kumuh.
Berbagai pihak memberikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian PKP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mencatat penyaluran KPR FLPP tertinggi dalam sejarah, mencapai 278.865 unit di 2025. Sementara PNM, melalui program Mekar, telah membantu 16,4 juta ibu rumah tangga mengakses pembiayaan rumah.
Dari sektor swasta, PT Djarum mencatat kontribusi tertinggi CSR dengan 1.608 unit rumah, sementara Bank BTN menegaskan keberlanjutan program rumah subsidi. Pengembang senior James Riady menilai pertemuan ini menandai era baru kolaborasi nasional. “Perumahan kini menjadi agenda strategis Presiden dan penggerak ekonomi rakyat. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peluang besar ini,” ujarnya.
Kepala BPS, Amilia Adininggar Widyasanti, menilai pendekatan berbasis data Kementerian PKP sebagai langkah maju. “Tidak banyak kementerian yang membangun program unggulan berbasis data. Ini luar biasa, karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar bermakna bagi rakyat,” katanya.
Silaturahmi ini menjadi tonggak awal tahun yang solid. Dengan semangat kolaboratif, berbasis data, dan fokus pada manfaat nyata bagi rakyat, Kementerian PKP menegaskan komitmennya memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional menuju Indonesia layak huni dan berkeadilan. (*)
