Tarakan — Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto meninjau Rumah Khusus Hapernas di Kota Tarakan yang menjadi salah satu contoh praktik baik penyediaan hunian layak bagi tenaga kesehatan.
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan sebagai pengelola rumah khusus terbaik tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut capaian tersebut, Satker berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tarakan membangun 20 unit rumah khusus tipe kopel yang diperuntukkan bagi tenaga paramedis di wilayah setempat.
“Rumah khusus ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mendukung keberlangsungan pelayanan publik. Dengan tenaga kesehatan yang bermukim dekat fasilitas masyarakat, pelayanan kepada warga bisa lebih cepat dan optimal,” ujar Tasdiyanto.
Rumah khusus yang dibangun terdiri atas 10 rumah kopel dengan kapasitas hunian sekitar 80 orang, luas bangunan 11,15 x 6 meter, dan kavling rata-rata 14,6 x 11,2 meter. Seluruh unit telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan dan ditempati oleh para tenaga kesehatan, termasuk di antaranya Ibu Nila, tenaga medis dari RSU Tarakan yang telah menempati rumah tersebut selama 10 bulan terakhir.
Selain memiliki desain yang nyaman dan efisien, hunian ini juga telah dilengkapi dengan sambungan air bersih PDAM, memastikan terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi penghuninya.
Dalam kunjungan tersebut, Tasdiyanto juga menyoroti kondisi lingkungan sekitar, khususnya keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang relatif dekat dengan area rumah khusus dan berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan.
“Kami telah meminta Satker Kalimantan Utara untuk berkoordinasi dengan Wali Kota Tarakan agar penanganan sampah dapat ditata lebih baik. Isu lingkungan harus dikelola dengan bijak supaya tidak mengganggu kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Program pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok strategis, termasuk tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan pelayanan publik.
