Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengoptimalkan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dengan waktu sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan penyelesaian kendala di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian KUR Perumahan dan rumah subsidi FLPP di Kantor Kementerian PKP, Gedung Mandiri, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat ini melibatkan BP Tapera, perwakilan konsumen, asosiasi pengembang, serta jajaran perbankan nasional, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta untuk memastikan penyaluran pembiayaan perumahan berjalan lebih progresif, transparan, dan akuntabel.
“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Menteri PKP.
Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, realisasi KPR Subsidi FLPP telah mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026. Penyaluran tersebut terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.
BP Tapera juga mencatat terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, serta ketersediaan rumah subsidi sebanyak 28.208 unit. Apabila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.
Data berjalan Oktober 2026 juga menunjukkan realisasi bulanan telah mencapai 19.334 unit per 19 Oktober. Angka ini melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang tercatat sebanyak 14.746 unit. Capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemasaran, mempercepat proses pembangunan dan akad kredit, serta menyelaraskan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat.
Selain mengevaluasi KPR Subsidi FLPP, Kementerian PKP membahas perkembangan Kredit Program Perumahan sebagai instrumen pembiayaan dari sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply). Berdasarkan data realisasi periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.
Realisasi tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan berperan penting dalam mendorong kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian.
Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi demand. Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Sementara itu, dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi supply. Penyaluran ini mencakup pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,06 triliun.
Komposisi penyaluran tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dan memperbaiki hunian, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi di berbagai daerah.
Menteri PKP meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPD, dan bank swasta untuk meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. Menurutnya, perluasan partisipasi perbankan menjadi kunci untuk memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.
“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar Menteri Ara.
Dalam evaluasi tersebut, Kementerian PKP juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, memperkuat kapasitas penyediaan rumah, serta membantu menekan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) secara nasional.
Dari sisi perbankan, BRI mencatat tambahan plafon kredit sebesar Rp8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 mencapai Rp16 triliun. Sementara itu, BTN telah menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur, setara dengan 60,26 persen dari target RTP bank tersebut.
Adapun BPD Jawa Tengah mencatat realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP, sehingga menjadi salah satu contoh kontribusi bank daerah dalam mendukung pembiayaan perumahan.
Rapat koordinasi turut dihadiri perwakilan asosiasi pengembang, yakni Apersi, Himperra, Pengembang Indonesia, dan Apernas Jaya. Dari sektor perbankan, hadir perwakilan BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, BSN, BSI, Bank BJB, Bank Sumsel, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Kalteng, Bank Jatim, Bank Nobu, dan Bank Artha Graha, serta perwakilan konsumen.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menjelaskan bahwa agenda gentengisasi akan berjalan searah dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produsen serta pemasok bahan bangunan.
Menteri Ara menekankan bahwa keberhasilan program perumahan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilihan lokasi kegiatan yang tepat agar sosialisasi dan akses masyarakat terhadap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
“Kita harus punya kemampuan problem solver yang tinggi dalam menyediakan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dengan sinergi superteam bersama seluruh ekosistem perumahan,” tegas Menteri PKP.
Sebagai bagian dari percepatan program hingga akhir tahun, Kementerian PKP merencanakan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi peluncuran gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026, serta akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.
Kementerian PKP bersama BP Tapera, Tim KUR Perumahan, dan seluruh mitra perbankan akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala, termasuk terhadap perkembangan penyaluran mingguan. Langkah ini ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat realisasi kuota KPR Subsidi FLPP dan KUR Perumahan yang tersisa, serta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, pelaku UMKM, dan masyarakat, Kementerian PKP berkomitmen mengoptimalkan pembiayaan perumahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia. (*)
