Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak di seluruh Indonesia. Hingga 31 Oktober 2025, lima balai dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata nasional tetap menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan program perumahan dan permukiman rakyat. Setiap unit rumah, PSU, dan lokasi sanitasi yang dibangun memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
BP3KP Maluku menempati posisi terendah dengan realisasi 46,15 persen, namun terus mempercepat pembangunan rumah susun, BSPS, dan penanganan kawasan kumuh. Sementara itu, BP3KP Kalimantan I mencatat 58,65 persen dengan capaian pembangunan rumah susun, ribuan unit BSPS, dan penanganan kumuh di berbagai titik. Di Papua I, progres 61,61 persen mencerminkan kerja keras melalui pembangunan rusun, rumah khusus, dan program PSU yang tersebar di empat provinsi baru Papua.
Selanjutnya, BP3KP Sulawesi III membukukan realisasi 65,88 persen dengan ribuan unit BSPS dan penanganan kumuh di dua lokasi utama, sementara BP3KP Jawa I mencapai 66,54 persen melalui revitalisasi rusun Wisma Atlet, ribuan unit BSPS, dan pembangunan sanitasi perkotaan. Seluruh balai terus bergerak cepat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra lapangan untuk memastikan target tercapai tepat waktu.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa capaian lima balai ini menunjukkan setiap langkah pembangunan hunian dan kawasan permukiman memiliki dampak langsung bagi masyarakat. "Dengan dukungan pemerintah daerah, mitra lapangan, dan partisipasi masyarakat, seluruh balai berkomitmen menuntaskan seluruh kegiatan PKP secara optimal sebelum akhir tahun anggaran. Tetap semangat! Gotong royong membangun rumah untuk rakyat!” ujar Menteri Ara. (Jay)
