Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas pemanfaatan lahan Meikarta sebagai hunian vertikal bagi masyarakat menengah ke bawah dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (22/1/2026).
Pembahasan difokuskan pada percepatan perizinan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar kawasan Meikarta dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai solusi perumahan di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Sebelumnya, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan lahan Meikarta yang direncanakan berada dalam kondisi clean and clear.
Kami ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Setelah dipastikan clean and clear, kawasan ini berpotensi besar dimanfaatkan untuk hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat. Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang terus mendukung program perumahan di Jawa Barat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai konsep hunian yang direncanakan lebih tepat disebut sebagai apartemen bagi masyarakat menengah ke bawah karena didukung fasilitas dan kawasan yang lengkap.
“Ini bukan sekadar rusun subsidi, melainkan apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Model seperti ini akan kami dorong menjadi contoh di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi atas keterbatasan lahan,” kata Dedi Mulyadi.
Pihak Meikarta menyatakan telah menyiapkan dua lokasi lahan seluas total 20 hektare dengan potensi pembangunan sekitar 100.000 unit rusun, dengan target mulai pembangunan pada April 2026.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pengembang, kawasan Meikarta diharapkan dapat diubah menjadi solusi perumahan yang layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat.
