Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Percepatan dilakukan dengan mengatasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari verifikasi penerima bantuan, ketersediaan tenaga kerja, hingga penyelesaian pembangunan rumah.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah bupati dan wali kota yang dilaksanakan secara langsung dan melalui konferensi video di Kantor BRI PKP, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi progres pelaksanaan Program Bedah Rumah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP meninjau perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bandung, Blora, Banyumas, Brebes, Jember, Kota Surabaya, Kota Medan, serta sejumlah wilayah administrasi DKI Jakarta. Pembahasan difokuskan pada progres pembangunan fisik, pencairan bantuan, dan penyelesaian kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target.
Di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima bantuan telah mencapai 100 persen. Pemerintah Kabupaten Bandung akan memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan mempercepat pelaksanaan program. Berdasarkan laporan Kementerian PKP per 13 Oktober 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi 3.047 unit rumah, dengan 334 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp19,28 miliar atau 31,64 persen.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan langkah koordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mengawal pelaksanaan program agar selesai tepat waktu. Kabupaten Blora memiliki alokasi 2.560 unit rumah, dengan 719 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp34,20 miliar atau 66,80 persen.
Di Kabupaten Banyumas, Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Bedah Rumah turut melibatkan gotong royong masyarakat. Sejumlah keluarga penerima bantuan berpartisipasi langsung dalam pembangunan, termasuk melalui penyediaan tenaga kerja maupun material seperti kayu dan bambu. Menteri PKP mengapresiasi semangat gotong royong tersebut. Kabupaten Banyumas memperoleh alokasi 2.239 unit rumah, dengan 117 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp16,42 miliar atau 36,67 persen.
Pembahasan juga mencakup Kabupaten Brebes yang memperoleh alokasi 1.545 unit rumah, dengan 148 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp3 miliar atau 9,71 persen. Jajaran balai terkait menyampaikan perlunya percepatan pekerjaan fisik serta pembaruan data progres di lapangan agar pelaksanaan dapat dipantau secara akurat.
Di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah. Koordinasi dengan jajaran balai telah membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendamping, sehingga pelaksanaan program pada November dan Desember diarahkan untuk berfokus pada pekerjaan fisik. Kota Surabaya memperoleh alokasi 2.000 unit rumah, dengan 39 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp4,34 miliar atau 10,85 persen.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan harapan agar alokasi Program Bedah Rumah dapat ditingkatkan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengembangkan aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan bedah rumah yang mendapat apresiasi dari Menteri PKP. Kabupaten Jember memiliki alokasi 1.907 unit rumah, dengan 58 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp7,70 miliar atau 20,19 persen.
Di Kota Medan, Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah. Koordinasi dengan balai dan satuan kerja terus diperkuat, termasuk dalam pemenuhan tenaga pendamping serta penyelesaian administrasi penerima bantuan. Kota Medan memiliki alokasi 898 unit rumah, dengan 11 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp4,46 miliar atau 24,83 persen.
Untuk wilayah DKI Jakarta, pembahasan turut mencakup percepatan pembangunan dan pencairan bantuan. Berdasarkan laporan Kementerian PKP, Jakarta Selatan mencatat 45 unit terbangun, Jakarta Utara 32 unit, Jakarta Timur 43 unit, dan Jakarta Barat 33 unit dari alokasi masing-masing 2.000 unit rumah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah juga menyampaikan rencana penyelesaian pencairan pada 26 Oktober 2026 dan pekerjaan fisik pada 28 Desember 2026.
Selain perkembangan di masing-masing daerah, rapat juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan operasional tenaga pendamping masyarakat (TPM), termasuk penyediaan tempat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta pemenuhan tenaga tukang untuk pelaksanaan pembangunan secara serentak.
Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PKP mencatat adanya percepatan pelaksanaan program dengan dukungan pemerintah daerah. Pemantauan secara harian terus dilakukan untuk memastikan perkembangan pencairan bantuan dan penyelesaian fisik dapat dikawal hingga akhir tahun.
Koordinasi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, balai pelaksana, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian Program Bedah Rumah sekaligus memastikan bantuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. (*)
