MANGGARAI BARAT, NTT – Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan mitra kerja membahas penanganan infrastruktur pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Pulau Flores. Hal ini untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terencana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat evaluasi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperkuat strategi percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026. Pertemuan tersebut membahas capaian penyaluran, berbagai kendala di lapangan, serta langkah konkret untuk mencapai target 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun. Rapat berlangsung di Ruang Menteri PKP, Lantai 21 Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan ramah lingkungan melalui pengembangan kawasan perumahan terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, di Ruang Kerja Menko Hilirisasi, Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
LABUAN BAJO, NUSA TENGGARA TIMUR – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerjunkan tim guna memastikan bantuan bedah rumah diterima warga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan agar bantuan bedah rumah benar-benar tepat sasaran sekaligus untuk meningkatkan kualitas rumahnya. "Kami ingin memastikan bedah rumah ini bermanfaat bagi warga di Labuan Bajo dan tepat sasaran," ujar Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, ketika meninjau langsung lokasi penerima bantuan bedah rumah tahap 7 di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (8/10/2026).
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menemui Anggota III BPK RI Akhsanul Haq dan Plt Anggota IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana di Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah milik Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 45 hektare di Depok untuk mendukung pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemanfaatan aset tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperluas penyediaan perumahan bagi masyarakat. Kementerian Komdigi melakukan konsultasi dengan BPK untuk memastikan proses pemanfaatan aset dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus dapat segera ditindaklanjuti.
Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berjalan tepat sasaran sekaligus mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah. Menteri PKP menegaskan pentingnya penyederhanaan aturan agar tidak menghambat penyaluran bantuan. Kementerian PKP bersama BPKP, BPS, dan LKPP telah melakukan penyesuaian kebijakan, salah satunya dengan menyederhanakan persyaratan kondisi rumah yang dapat menerima bantuan.
