Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program perumahan nasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek tata kelola, regulasi, serta kepastian hukum terkait program-program perumahan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Selain itu, dibahas pula sejumlah isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait sektor perumahan.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mematangkan aspek regulasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah tahun 2026 salah satunya melalui konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Hadir dari Tim Kementerian PKP yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Novelin Silalahi dan Dwidadi, serta jajaran eselon II dan diterima langsung oleh Jamdatun R. Narendra Jatna beserta jajarannya.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah subsidi, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kendari – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Se-Sulawesi Tahun 2026 di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program bedah rumah.
