Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan kesiapan membangun program perumahan yang komprehensif dan terintegrasi di Kalimantan Utara. Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai pertemuan dengan Gubernur Zainal A. Paliwang di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera, dibahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan di Kalimantan Utara.
Menteri PKP menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak parsial, melainkan menyeluruh dan saling terintegrasi.
“Kita membangun secara komprehensif. Pertama, fokus menuntaskan satu kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Kedua, melakukan renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program BSPS. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak,” ujar Menteri Ara.
Program tersebut akan diperkuat melalui program penguatan ekonomi masyarakat melalui Kredit Program Perumahan (KPP) serta dukungan bantuan kredit ultra mikro bagi ibu-ibu Mekaar di Kalimantan Utara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan kapasitas pembiayaan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Sebagai langkah konkret tahun ini, Menteri PKP mendorong penyediaan kuota rumah subsidi sebanyak 2.000 unit di Kalimantan Utara.
“Kalau bisa tahun ini siapkan kuota 2.000 rumah subsidi. Pemerintah daerah agar mempersiapkan segmen profesi dan data calon penerima agar rencananya matang dan tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui dukungan APBD dan koordinasi lintas sektor di daerah.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP memastikan pembangunan perumahan di Kalimantan Utara berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian serta kesejahteraan masyarakat. (*)
