Jakarta — Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran BSPS yang berbasis keadilan, Jumat (27/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai belum berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh kerap tidak bertahan lama karena hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri PKP mencontohkan penataan kawasan Menteng Tenggulun yang tidak hanya berfokus pada perbaikan lingkungan dan hunian, tetapi juga melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan pihak swasta, seperti SMF dan PNM, serta dukungan ladies banker dalam pendampingan usaha. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan kawasan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi warga.
“Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh. Karena itu, saya minta para gubernur memilih kawasan yang akan ditangani secara serius dan kita kerjakan bersama agar tidak kembali kumuh,” tegasnya.
Menteri PKP juga menekankan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan berbasis data. Penentuan penerima bantuan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesenjangan di masing-masing daerah.
“Anggaran kami meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan keberpihakan Kementerian PKP kepada rakyat, tetapi tetap harus tepat sasaran,” ujar Menteri PKP.
Pada tahun ini, Kementerian PKP merencanakan penataan 15 kawasan kumuh secara komprehensif, dengan tiga diantaranya berada di wilayah Pulau Papua. Khusus Papua Selatan, penyaluran BSPS akan ditingkatkan secara signifikan. Jika pada tahun lalu bantuan diberikan kepada 65 penerima di empat kabupaten, maka pada tahun ini masing-masing kabupaten direncanakan menerima sekitar 300 bantuan.
Sementara itu, untuk Sulawesi Utara, Menteri PKP menyampaikan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan lokasi yang direncanakan berada di Kota Manado. Selain itu, alokasi BSPS untuk Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 700 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 8.000 unit pada tahun ini.
“Tahun lalu BSPS di Papua Selatan berjumlah 65 unit yang tersebar di empat kabupaten. Tahun ini, masing-masing kabupaten kami alokasikan 300 unit. Untuk Sulawesi Utara, tahun lalu BSPS berjumlah sekitar 700 unit. Tahun ini kami tingkatkan menjadi 8.000 unit. Namun yang paling penting, pastikan bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Menteri PKP.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dukungan program perumahan yang berkeadilan dan berbasis data, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian layak, penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara dan Papua Selatan. (*)
