BERITA

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat. Menteri Ara menekankan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem.

Bukittinggi — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menghadiri peluncuran Sistem Informasi Rumah Bukittinggi (SIRUBI), sebuah platform digital berbasis data real-time yang dirancang untuk melakukan pendataan kondisi rumah warga secara akurat, transparan, dan terintegrasi. Acara berlangsung di Bukittinggi pada Rabu (27/11/2025). Dalam sambutannya, Wamen Fahri mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bukittinggi yang terus mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor perumahan.

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan ke depan harus sepenuhnya berbasis data dan riset ilmiah. Ia menyoroti berbagai masalah strategis, terutama pemerataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit di tahun 2026. “Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegas Menteri Ara. Ia juga menyampaikan bahwa data kemiskinan dari BPS, terutama di Jawa Barat, Papua, dan NTT, harus menjadi dasar alokasi bantuan.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap mengusulkan agar ganjalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang disebabkan oleh masalah seperti keterlambatan pembayaran atau kredit macet bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa dihapuskan. Hal itu diharapkan dapat mendorong akses masyarakat untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga mampu mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia. "Semoga bisa ada penyelesaiannya terkait SLIK OJK dalam sektor perumahan, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau kewenangan saya, kalau boleh. dihapuskan karena bisa mendorong MBR miliki rumah subsidi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).