Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk lebih gencar mensosialisasikan manfaat dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi. Hal itu diperlukan guna mencapai target kuota FLPP tahun ini yakni 350.000 unit rumah. "Ada kabar menggembirakan di sektor perumahan dimana pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP bagi masyarakat meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 di tahun 2025. Ini merupakan wujud nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pro rakyat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat bersama jajaran pimpinan BP Tapera mengenai program KPR FLPP bagi masyarakat di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jum'at (25/7/2025) malam.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait bertemu dengan perwakilan PT. Colliers International Indonesia di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jum'at (25/7/2025). "Hari ini saya bertemu dengan perwakilan PT. Colliers International Indonesia yang merupakan salah satu konsultan terbesar di dunia," ujarnya. Menteri PKP didampingi sejumlah Eselon I berdiskusi dengan perwakilan dari PT. Colliers International Indonesia yakni Senior Associate Director Ferry Salanto, Senior Manager Eko Arfianto dan Research Executive Saskia Nabila Fatia Ananda terkait data dan hasil penelitian di sektor perumahan termasuk data apartemen di Jakarta yang hingga saat ini belum terjual serta mendapat masukan dan solusinya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan progres penyusunan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sudah hampir 90 persen selesai. Kementerian PKP juga tetap berkomitmen Permen PKP tersebut bisa selesai akhir Juli tahun ini. "Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90 persen. Kementerian PKP juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Permen PKP KUR Perumahan minggu depan yakni akhir Juli 2025," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Koordinasi Terbatas dengan agenda Pembahasan Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jum'at (25/7/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyepakati langkah awal kerja sama strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia, melalui sinergi program perumahan nasional. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini telah memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan perumahan pekerja, baik dalam bentuk pembangunan maupun renovasi rumah.
