Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bank swasta terbesar di Indonesia yakni Bank Central Asia (BCA) untuk ikut menyalurkan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Dengan masuknya BCA sebagai bagian dari bank penyalur KPR FLPP diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah subsidi dengan harga terjangkau dan mendorong capaian Program 3 Juta Rumah di Indonesia. "Besok kami akan matangkan kerjasama BCA dengan BP Tapera dalam penyaluran KPR FLPP untuk MBR. Rencananya penandatangan MoU antara BCA dengan BP Tapera sebagai bagian dari penyalur untuk rumah subsidi akan dilaksanakan besok siang di Jakarta," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela pertemuan dengan Komisaris Utama BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Komisaris Utama Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Menteri PKP menyatakan siap mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi bagi pegawai dan mitra pengemudi Blue Bird. "Saya bertemu dengan Komisaris Utama Blue Bird Bapak Bayu Priawan Djokosoetono didampingi Komisioner BP Tapera guna membahas alokasi rumah untuk karyawan dan pengemudi Blue Bird sebanyak 5.000 rumah subsidi FLPP,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah. "Capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan adanya revisi Undang-undang Perumahan untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. "Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (19/5/2025). Menurutnya UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan peta jalan menuju pembangunan dan renovasi 3 juta rumah kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. Menteri PKP meminta dukungan dan masukan dari Komisi V DPR agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik di lapangan guna mendorong penyediaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. "Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah. Kami minta bantuan dan dukungan dari Komisi V agar pelaksanaanya sesuai prosedur dan datanya sesuai aturan yang berlaku," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait pada Rapat Kerja Komisi V di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. "Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
