Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, Rakortek ini bertujuan untuk koordinasi dalam penataan kawasan permukiman terutama di kawasan kumuh dan pesisir. "Termasuk bagaimana kualitas rumah subsidi terus ditingkatkan, juga kualitas rumah susun dan layanannya termasuk pemenuhan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Jadi sektor perumahan bukan hanya sekedar membangun, tetapi ada hal lain seperti hak konsumen yang harus dipenuhi," kata Dirjen Fitrah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank Central Asia (BCA) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama antara BCA dan TNI AD diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI. "Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari BCA untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden Direktur BCA dengan KASAD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum'at (23/5/2025). "Kuota FLPP tahun ini untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 unit merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas," ujar Menteri PKP.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sukses mengajak bank swasta terbesar di Indonesia yakni Bank Central Asia (BCA) untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan masuknya BCA dalam jajaran Bank penyalur FLPP diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat luas untuk bisa memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP yang DP nya hanya 1 persen, harga rumahnya terjangkau dan cicilan yang tetap selama masa tenor. "Hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 menjadi hari bersejarah dalam sektor perumahan, dimana Bank Swasta Terbesar di Indonesia yakni Bank Central Asia (BCA) meneken perjanjian kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor DJKN, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum'at (23/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 4.000 rumah bersubsidi bagi para pegawai dan ASN di empat lembaga pemerintah. Tercatat empat instansi pemerintah yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN masing-masing mendapat alokasi rumah bersubsidi dengan KPR sebanyak 1.000 unit sehingga diharapkan mampu meningkatkan semangat serta kinerja sekaligus kesejahteraan para pegawai pemerintah dan keluarganya. "Hari ini kita lakukan penandatangan MoU antara Kementerian PKP dengan BPS serta empat lembaga yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. Kami menyediakan kuota rumah subsidi untuk 4.000 pegawai di empat lembaga pemerintah tersebut," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Lippo Group telah memulai pembayaran permintaan pengembalian dana tahap pertama dari 13 orang konsumen yang melakukan pembelian Apartemen Meikarta senilai Rp 3,5 Milyar. Menurut Menteri PKP, Lippo Group telah menepati janjinya untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh masyarakat yang membeli apartemen Meikarta. Proses pengembalian dana tersebut bahkan lebih cepat dari perjanjian sebelumnya saat proses mediasi pertama. "Sudah ada 13 orang konsumen Meikarta yang telah dilakukan pengembalian dana dengan total anggaran Rp 3,5 Milyar," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan mediasi antara CEO Lippo Group James Riady dengan Konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
