Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat. Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas. "Hari ini saya berdiskusi dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bapak Sabam Rajagukguk, Bupati Samosir Bapak Vandiko Timotius, Bupati Taput Bapak Jonios Taripar, Bupati Toba Bapak Effendi Sintong, Bupati Pakpak Barat Bapak Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Ibu Junita Rebeka Marbun. Kami membahas berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan bagi masyarakat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.. beserta jajaran di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Menteri PKP juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. "Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR FLPP untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. Dalam langkah strategis terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penilaian objektif terhadap kinerja kementeriannya, khususnya dalam target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah oleh seluruh entitas pemerintahan baik pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya prinsip keadilan serta pemetaan dalam alokasi penataan kawasan kumuh serta pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Komitmen tersebut disampaikannya dalam rapat internal Kementerian PKP, Senin (29/7/2025),l sebagai upaya menjaga pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. "Kita harus adil, menjaga Indonesia bersama. Tidak boleh menggunakan aturan yang berpihak. Harus ada aspek keadilan dalam penganggaran, terutama dalam alokasi program di setiap daerah," ujar Menteri Ara.
