Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema KPR subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi menjadi salah satu prioritas nasional yang strategis dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Menteri PKP saat menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 779 debitur Bank Negara Indonesia (BNI) secara serentak di 38 kota di Indonesia, Rabu (23/7).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi bersama-sama mengajak masyarakat di Kabupaten Subang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mikro perumahan yakni "Pembiayaan Home" daripada meminjam dana dari rentenir atau "bank emok". "Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Jawa Barat atas kolaborasi pembiayaan mikro perumahan untuk masyarakat Jabar. Daripada mereka meminjam dana dari rentenir lebih baik memanfaatkan fasilitas "Pembiayaan Home" untuk merenovasi rumah ataupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (22/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Apartemen Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat guna memfasilitasi penyelesaian masalah antara konsumen Apartemen Meikarta dan Lippo Group. Lippo Group hingga saat ini telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai permintaan konsumen sebanyak 40 orang dan masih proses pembayaran sebanyak 38 orang. "Sore ini saya hadir langsung di Meikarta, untuk bertemu dengan konsumen meikarta dan James Riady. Kunjungan saya ke Meikarta hari ini dalam agenda tindak lanjut kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara konsumen Meikarta dan Lippo Group," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (22/7/2025).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penuntasan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melibatkan penuh pemerintah daerah sebagai pelaksana utama. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (20/7/25), dalam pertemuan dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan sejumlah kepala daerah dari wilayah sekitar, seperti Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan
