Kabupaten Bandung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/07/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung rumah calon penerima bantuan (CPB) BSPS milik Tardi, seorang pemulung yang rumahnya berada dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, rumah tersebut dinilai memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS, sehingga menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi telah berjalan secara tepat sasaran.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena masih memiliki tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, penyaluran berbagai program perumahan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait proyek Apartemen LRT City yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Atas arahan langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Kementerian PKP melalui Inspektorat Jenderal menggelar mediasi antara PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dengan perwakilan konsumen di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Mediasi tersebut merupakan tindak lanjut atas 17 laporan resmi yang diterima melalui kanal pengaduan BENAR-PKP. Menteri PKP bahkan menginstruksikan agar jadwal mediasi dipercepat guna memberikan kepastian penanganan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ade Jona Prasetyo di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Pertemuan tersebut membahas sinergi antara Kementerian PKP dan HIPMI dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, mulai dari pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan akses pembiayaan perumahan, hingga penyediaan cadangan lahan untuk pembangunan rumah subsidi yang terintegras

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, meningkatkan penyerapan pembiayaan perumahan, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui sektor perumahan.