Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi melantik 863 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024. Pelantikan ini menandai bertambahnya kekuatan sumber daya manusia yang akan mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah, termasuk pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai 5.359.209 orang, di mana sekitar 32 persen di antaranya merupakan PPPK. Keberadaan PPPK menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang dibutuhkan pemerintah untuk melayani 284.438.800 jiwa penduduk Indonesia.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong agar para broker properti ikut berperan aktif dalam pengembangan secondary market rumah subsidi. Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar dalam acara peringatan HUT ke-33 Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) di Jakarta, Selasa (18/11/2025). Menurutnya, keberadaan broker dapat menjadi bagian penting dari ekosistem perumahan nasional, terutama dalam memperlancar proses jual-beli rumah subsidi yang telah memenuhi syarat untuk dilepas.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Jakarta, Senin (17/11/2025), Menteri Maruarar menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan lintas kementerian menjadi kunci penting untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau permukiman padat penduduk di Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (14/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan padat yang masih memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) di tengah ibu kota. Di hadapan warga, Menteri Ara menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo telah memberikan arahan agar penataan kawasan kumuh dilakukan secara menyeluruh, dengan fokus menekan kesenjangan antar kawasan permukiman.
