Kota Sorong - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang akan menjadi prioritas penataan kawasan kumuh di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Senin (27/4/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan program penataan kawasan kumuh sekaligus melihat langsung kondisi permukiman masyarakat di lapangan.
Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Papua bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Kota Sorong, Senin (27/4/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah Papua.
Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua dalam mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau, Minggu (26/4/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Papua dengan Kota Sorong sebagai lokasi peluncuran. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia, Sabtu (25/4/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
