Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melantik pejabat baru di lingkungan Kementerian PKP sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pelantikan dilaksanakan di Ruang Menteri PKP Lantai 21, Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Kamis (1/10/2026), dan disaksikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, serta jajaran Eselon I dan II Kementerian PKP.
Dalam pelantikan tersebut, Heldi Yudiyatna, ST., M.M. dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi organisasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan setiap tugas pemerintahan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Hari ini saya sepakat dengan Sekjen dan Irjen untuk melantik kamu. Saya minta hati, pikiran, dan integritas dicurahkan untuk melaksanakan setiap tugas,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas serta sikap antikorupsi dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Menurutnya, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar seluruh jajaran Kementerian PKP senantiasa menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal tersebut menjadi penting, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan perumahan.
“Kita harus selalu menjaga integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Pelantikan pejabat tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola dan transformasi organisasi di lingkungan Kementerian PKP. Penguatan tersebut diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang semakin efektif, profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kementerian PKP terus mendorong seluruh jajaran untuk bekerja secara kolaboratif serta memperkuat koordinasi lintas unit kerja. Dengan penguatan organisasi dan tata kelola yang baik, pelaksanaan berbagai kebijakan dan program perumahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
