Bogor – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan “Peningkatan Pelayanan Prima di Lingkungan Kementerian PKP” yang berlangsung pada 21–22 November 2025 di Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu dari Sekretariat Komisi V DPR RI dan Academy for Service Quality Improvement (ASQI).
Bekasi - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, atas capaian luar biasa dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun berjalan, pada acara sosialisasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi di Kab. Bekasi, Jumat (21/11/2025). Kabupaten Bekasi tercatat sebagai kabupaten/kota dengan penyaluran FLPP terbanyak secara nasional, mencapai 11.466 unit. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi penyalur FLPP terbesar dalam skala nasional 50.400. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung akses hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mewakili Menteri PKP dalam Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Bank Mandiri di Tangerang, Kamis (20/11/2025). Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan perbankan, khususnya Bank Mandiri, dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sri Haryati menjelaskan, Program 3 Juta Rumah merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Melalui KUR Perumahan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dari berbagai profesi dapat memiliki rumah layak dengan bunga terjangkau.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan evaluasi kepada Komisi V DPR RI, hingga 18 November 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif sebesar Rp4,72 triliun, dan diproyeksikan mencapai 97,26 persen hingga akhir tahun anggaran. Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh unit, dari pusat hingga daerah, dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
