Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat upaya penanganan persoalan lahan perumahan dengan mempertemukan para pengembang bersama Kementerian ATR/BPN dan Satgas Anti Mafia Tanah, Kamis (23/4/2026). Pertemuan yang digelar di Ruang Menteri PKP, Lantai 21 Wisma Mandiri, Thamrin ini menjadi ruang terbuka bagi perwakilan pengembang maupun asosiasi untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, hingga praktik mafia tanah yang selama ini menjadi hambatan serius dalam pembangunan perumahan.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran berdialog dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kediaman Menteri Dalam Negeri, Rabu (22/4). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menyelesaikan berbagai kendala sektor perumahan, khususnya terkait perizinan dan tata ruang yang selama ini menjadi hambatan di lapangan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan kepastian hukum dan mempercepat pelaksanaan program perumahan sebagai bagian dari program prioritas.
Ternate - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Buhari Sirait, serta dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, bersama para Anggota Komisi V DPR RI. Turut hadir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja yang berlangsung di Ternate ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja Komisi V DPR RI, serta peninjauan lapangan ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula.
Kendari — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Syamsiar Nurhayadi, dalam pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kendari, Rabu (22/4/2026). Dalam paparannya, Syamsiar Nurhayadi menjelaskan bahwa Program BSPS merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya. Program ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
