Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bergerak cepat guna meningkatkan besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu memiliki rumah dengan menetapkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah sekaligus "Ini adalah kabar baik untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas di Indonesia. Hari ini saya bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan adanya Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Kementerian PKP bersama Universitas Pertahanan (Unhan) akan membangun 35 rumah panggung yang akan diberikan secara gratis untuk masyarakat di Subang. "Pembangunan rumah panggung akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan pesisir di Indonesia salah satunya di Subang. Kami akan bekerja sama dengan Unhan dan PT Harum Energy yang akan menyalurkan dana CSR nya untuk membangun sebanyak 35 rumah panggung yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan kerja Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza, S.I.P, M.A, M.Sc, Ph.D di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (22/4/2025). Adanya program pembangunan rumah panggung ini nantinya tidak menggunakan dana APBN sama sekali namun memanfaatkan dana CSR dari PT Harum Energy. Menteri PKP rencananya juga akan memberikan alokasi rumah bersubsidi bagi 1.000 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (S

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya. "Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Menteri PKP saat menerima kunjungan kerja Menteri BUMN di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (22/4/2025). Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk laha

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Presiden Komisaris. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025). "Saya banyak belajar dari Pak Jahja dan sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami selalu berdiskusi dan banyak mendapat masukan tentu berproses dan tidak bisa dipaksakan. Dan BCA siap memberikan dukungan pada program perumahan di Indonesia," ujar Menteri PKP. Menurut Menteri PKP, adanya dukungan BCA dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sangat diperlukan. Salah satu hal penting yang menjadi kunci sukses BCA sebagai bank terbesar di Indonesia adalah soal kepercayaan dan track record dan investigasi dari perbankan terhadap nasabahnya. "Kementerian PKP ingin menjadi instansi pemerintah yang dipercaya publik. Hal ini jadi salah satu hal yang diperlukan. Bukan hanya presentasi dan interview saja tapi investigasi untuk melihat track record dan value dari konsu