Kabupaten Semarang, Jawa Tengah- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah, Minggu (27/4/2025). Menteri PKP mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. "Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah melalui Kementerian PKP terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat ingin memiliki rumah namun terganjal Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini adalah Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., CSFA., CGCAE,
Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan, terutama terkait pemenuhan hunian layak, sanitasi, dan penataan kawasan. Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri dalam rapat bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wamensos Agus Jabo Priyono, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan di Jakarta, Kamis (24/4/2025). "Rapat ini bertujuan untuk menyatukan menyelaraskan data agar berjalan program dengan baik. Perlu kiranya menyatukan data sesuai instruksi Presiden agar kita punya satu data untuk memahami perumahan dan keluarga, agar pembagian tugasnya sempurna terutama dalam program
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung bergerak cepat menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi konsumen Apartemen Meikarta yang belum kunjung selesa selama beberapa tahun. Menteri PKP mengajak Bos Lippo Group James Riady dan John Riady untuk datang langsung ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Ruang Kerja Menteri PKP di Lantai 21 Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/4/2025) untuk menemui ratusan masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Jawa Barat. Tak hanya Lippo, Menteri PKP juga meminta Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Tri Agung Kristanto untuk ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan berharap Kompas ikut memberikan pertanggungjawaban karena menjadi salah satu media yang mengiklankan Apartemen Meikarta.
