Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri 1, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke - 6 BP Tapera. Pada kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan dari BP Tapera bagi para pengembang perumahan Platinum dan Gold. Kementerian PKP juga mengucapkan Selamat Hari Jadi BP Tapera ke – 6. Semoga BP Tapera di tahun-tahun mendatang menjadi Badan Pengelola Pembiayaan Perumahan yang semakin kredibel dan terpercaya dalam menyalurkan pembiayaan perumahan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan hunian pertama bagi masyarakat.
Kabar gembira bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, Hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan Penyerahan 30 Unit Rumah Panggung dan Kendaraan Ambulance dari Program CSR dari PT. Harum Energy PT. Regional Batubara kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan perumahan. Pembangunan rumah apung hasil CSR inj merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi rumah tidak layak huni. Prosesi penyerahan rumah apung sebanyak 30 unit diberikan untuk masyarakat yang tinggal di RT 06 dan RT 07 di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di Taman Bermain Anak "Patriot" Muara Angke, Jakarta Utara.
Dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Manado, Sulawesi Utara dilakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada Rabu (16/04) di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menyampaikan bahwa perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data BPS dan Susenas, backlog perumahan kepemilikan mencapai angka 9.9 juta, backlog RTLH kelayakan 26.9 juta dan yang tidak memiliki rumah dan tinggal di hunian RTLH 4,5 juta. Selain itu, di Sulawesi Utara sendiri backlog perumahan dan RTLH mencapai puluhan ribu.
Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan koordinasi mengenai penyusunan peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi. "Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di support terkait peraturan di sektor perumahan dengan sangat profesional," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (16/4/2025) malam.
