Jakarta — Penanganan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kawasan Sumatra terus dipercepat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Melalui rapat koordinasi berkala bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemen PKP memantau kemajuan pembangunan hunian di lapangan agar seluruh bantuan tetap berjalan terbuka, tepat sasaran, dan jujur. Rapat yang dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Widyasanti tersebut digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa seluruh langkah di lapangan merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto, di mana penanganan bencana harus bergerak cepat dan tidak berbelit-belit.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Finalisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Provinsi serta Pengembangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen pada Lahan Baku Sawah (LBS). Rapat digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry serta perwakilan Kemeterian/Lembaga terkait.
Jakarta Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi usulan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan bantuan sekaligus melihat secara langsung kondisi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan. Kementerian PKP meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2026 menjadi 10.300 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 158 unit. Alokasi tersebut terdiri atas 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam memperluas penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto di Wisma Mandiri 2, Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (02/09/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperluas kontribusi dunia usaha melalui semangat gotong royong, termasuk optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah untuk mempercepat penyediaan dan pemanfaatan lahan negara yang aman secara hukum bagi pembangunan hunian rakyat. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Brigjen Pol. Hendra Gunawan di Wisma Mandiri 2, Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (02/09/2026).
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran Tahun Anggaran 2026 serta Pembahasan dan Penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP dalam DIPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10,309 triliun dengan target pembangunan sebanyak 406.260 unit. Kementerian PKP juga memperoleh tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera, sehingga total pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 menjadi sekitar Rp12,527 triliun.
