Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait review regulasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026). Tim Kementerian PKP dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi, serta jajaran eselon II Kementerian PKP.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melakukan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Rapermen BSPS). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program bantuan perumahan agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai ketentuan, Selasa (12/5/2026). Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP bersama KPK membahas sejumlah poin penting terkait penyusunan Rapermen BSPS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencermatan penggunaan istilah “diskresi” dalam rancangan peraturan agar substansi pengaturannya lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasi di lapangan.
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pembahasan terkait sinkronisasi kebijakan pelaksanaan bantuan pemerintah sektor perumahan, khususnya mekanisme penyaluran bantuan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, serta Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi. Dari pihak LKPP hadir Kepala LKPP Sarah Sadiqa beserta jajaran pada Selasa (12/5/2026).
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kolaborasi dalam penyusunan indikator kinerja sektor perumahan nasional, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta integrasi data program perumahan pemerintah. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi, serta Kepala BPS pada Selasa (12/5/2026).
