Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kolaborasi dalam penyusunan indikator kinerja sektor perumahan nasional, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta integrasi data program perumahan pemerintah.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi, serta Kepala BPS pada Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah indikator utama sektor perumahan yang akan menjadi acuan bersama antara Kementerian PKP dan BPS. Kepala BPS menyampaikan bahwa pengukuran backlog perumahan tetap menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencakup backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakhunian.
Selain itu, indikator kinerja sektor perumahan juga akan mencakup jumlah unit rumah yang difasilitasi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta jumlah unit rumah yang dibangun maupun direnovasi dari berbagai sumber pembiayaan, seperti FLPP, BSPS, CSR, APBN, APBD, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga KUR Perumahan.
Dalam diskusi tersebut, Kementerian PKP juga menyampaikan masih terdapat sejumlah data program yang belum masuk dalam integrasi data BPS, antara lain data FLPP, BSPS, SMF, serta KUR Perumahan berbasis By Name By Address (BNBA). Ke depan, data-data tersebut akan diperkuat melalui mekanisme integrasi berbasis Application Programming Interface (API).
Kepala BPS juga menyoroti pentingnya perbaikan kualitas hunian sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan backlog perumahan. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah persentase bangunan tempat tinggal yang masih menggunakan atap berbahan asbes.
“Kalau mau cepat menurunkan angka backlog, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengganti atap asbes menjadi genteng, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta,” ujar Kepala BPS dalam pertemuan tersebut.
Selain sektor perumahan, pembahasan juga mencakup indikator sanitasi dan kualitas dasar permukiman, seperti persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, akses air minum layak, sumber penerangan listrik, serta rumah tangga yang masih mempraktikkan open defecation.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BPS akan mengirimkan tautan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada seluruh balai Kementerian PKP untuk digunakan dalam pembaruan variabel keluarga dan individu penerima program perumahan. BPS juga akan memberikan pelatihan pengisian cek DTSEN kepada tim balai di seluruh Indonesia melalui Zoom pada 25 Mei 2026.
Selain itu, BPS akan menyusun publikasi khusus Statistik Perumahan Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026 yang rencananya akan diserahkan secara resmi kepada Menteri PKP pada awal Agustus 2026.
Kementerian PKP menyambut baik penguatan sinergi tersebut sebagai langkah penting untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan terukur. (Jay)
