JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Kepala BPS serta Anggota DPR Komisi V menghadiri pertemuan di Wisma Mandiri 2 Lantai 21 untuk membahas penyempurnaan data dan pemerataan program renovasi rumah melalui BSPS di seluruh Indonesia. Dengan dukungan penuh dari BPS, pemerintah ingin memastikan agar data baru termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar utama penyusunan target renovasi rumah.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera. "Saat ini para Dirjen, mulai dari Dirjen TKPR di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak," katanya dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (4/12/2025).
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kesempatan bagi para pengembang perumahan termasuk anggota asosiasi pengembang Real EstatIndonesia (REI) untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka bagi dirinya maupun Kementerian PKP apabila ada hal-hal terkait kebijakan dan program perumahan yang perlu di evaluasi. Namun demikian, dirinya juga berharap dukungan dari para pengembang perumahan seluruh wilayah Indonesia untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto dengan membangun rumah yang berkualitas dan layak huni bagi masyarakat.
Aceh — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat melakukan mitigasi awal dan pendataan kerusakan rumah akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Sebanyak empat tim diterjunkan ke Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara pada Kamis (4/12/2025) untuk memastikan percepatan penanganan sekaligus mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
