Jakarta - Program perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan capaian yang menggembirakan hingga akhir September 2025. Berdasarkan data per 26 September 2025, penyaluran rumah subsidi terus berjalan masif di berbagai provinsi, kabupaten/kota, bank penyalur, hingga asosiasi pengembang, yang membuktikan kolaborasi seluruh ekosistem perumahan berjalan efektif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata hadirnya negara di tengah rakyat. “Rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat. Program ini bukan hanya memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah,” uja Menteri Ara.
Menurut Menteri Ara, pembangunan satu rumah subsidi mampu melibatkan sedikitnya lima tenaga kerja, memicu perputaran ekonomi dari toko material hingga warung makan di sekitar proyek. Dengan demikian, ekosistem perumahan rakyat terbukti menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ekosistem perumahan ini nyata mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu rumah yang dibangun berarti ada toko material yang hidup, ada pekerja yang mendapat penghasilan, dan ada warung makan yang laris,” tambah Menteri Ara.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan realisasi tertinggi, yaitu 41.978 unit rumah subsidi, jauh melampaui daerah lain. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 15.838 unit, Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, serta Sumatera Selatan dengan 11.125 unit. Sementara itu, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat realisasi 7.607 unit dan 7.565 unit.
Jika dilihat dari skala kabupaten/kota, capaian terbesar diraih Kabupaten Bekasi dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, dan Kabupaten Karawang 4.765 unit. Di luar Jawa, sejumlah daerah juga mencatat angka signifikan, seperti Kota Kendari dengan 4.251 unit, Kota Palembang 4.175 unit, Kabupaten Deli Serdang 4.047 unit, serta Kabupaten Maros 3.833 unit.
Peran sektor perbankan dalam menyalurkan FLPP sangat dominan. Bank BTN memimpin jauh dengan penyaluran mencapai 93.098 unit, disusul BTN Syariah 36.589 unit. Bank BRI menyalurkan 17.515 unit, BNI 8.440 unit, dan Bank Mandiri 7.963 unit. Tidak kalah penting, bank daerah juga berkontribusi, di antaranya BJB dengan 2.923 unit, Bank Syariah Indonesia (BSI) 2.912 unit, serta BJB Syariah 2.066 unit.
Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi motor utama dengan kontribusi 76.513 unit, diikuti APERSI dengan 55.188 unit dan HIMPERRA 24.816 unit. Selain itu, ASPRUMNAS mencatat 6.064 unit, APERNAS 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, APPERNAS Jaya 3.184 unit, serta APERSI Bersatu dengan 1.340 unit.
Tak hanya realisasi FLPP, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga mencatat perkembangan positif. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan penerbitan PBG tertinggi sebanyak 6.494 unit, disusul Sulawesi Selatan 5.728 unit, Kalimantan Selatan 4.847 unit, Sumatera Selatan 4.739 unit, dan Jawa Barat 4.078 unit. Jawa Timur juga mencatat 3.322 unit, Sulawesi Tenggara 2.976 unit, serta Sumatera Utara 2.675 unit.
Dengan capaian hingga September ini, pemerintah optimistis target penyaluran rumah subsidi tahun 2025 sebanyak 350.000 unit dapat tercapai, seiring kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang yang terus memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Jay)
