Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatera di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Teddy Siagian, dan Staf Ahli Menteri Dwidadi.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.
"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerjasama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, " kata Menteri PKP.
Saat ini, terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat,
Untuk pembangunan rumah komunal yang disiapkan Kementerian PKP selalu berkordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk jumlahnya akan dibahas secepatnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak. “Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
“Ada dua hal yang akan kami bahas dalam rapat ini yakni update situasi pascabencana dan rencana ke depan terkait penanganan bencana terutama persetujuan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang akan dilaksanakan selama 3 tahun,” kata Tito.
Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yg sudah di setujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 Triliun, tahun 2027 Rp32,9 Triliun dan tahun 2028 Rp28,2 Triliun dengan total anggaran Rp 100,1 Triliun.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.
Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
DPR RI dan pemerintah menyepakati fokus penanganan pascabencana melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Prioritas jangka menengah dan panjang meliputi penyelesaian hunian tetap dan relokasi masyarakat, pemenuhan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur publik dan konektivitas, pengendalian banjir dan mitigasi fisik, serta optimalisasi tata kelola anggaran daerah.
