Badung, Bali — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan para pengembang perumahan nasional guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah melalui kehadiran Direktorat Jenderal Perkotaan Kementerian PKP dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APERSI yang berlangsung di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali, Kabupaten Badung, Rabu (20/05/2026).
Mewakili Menteri PKP, Dirjen Perkotaan Sri Haryati menghadiri langsung kegiatan Munas VII Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang mengusung tema “Dengan Munas APERSI VII Kita Wujudkan Rumah Rakyat yang Berkualitas”.
Forum nasional tersebut dihadiri ribuan pengembang dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APERSI di seluruh Indonesia.
Munas VII APERSI menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi nyata antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak, berkualitas, modern, aman, serta terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait turut menyampaikan ucapan dan arahannya melalui tayangan video kepada seluruh peserta Munas.
“Saya Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengucapkan selamat dan sukses untuk Musyawarah Nasional APERSI ke VII,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP juga menegaskan keyakinannya bahwa organisasi yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas, khususnya dalam sektor penyediaan hunian rakyat.
“Saya percaya Munas APERSI akan berjalan dengan baik dan akan diputuskan hal-hal yang baik dan strategis yang bermanfaat untuk terciptanya perumahan yang layak huni, berkualitas dan terjangkau, maju terus APERSI!” imbuh Menteri PKP.
Kehadiran Kementerian PKP dalam Munas VII APERSI merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah kepada APERSI sebagai asosiasi pengembang yang selama ini aktif menjadi garda terdepan dalam penyediaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menghadiri Munas, Kementerian PKP juga melakukan sosialisasi kebijakan perumahan nasional terbaru kepada ribuan pengembang daerah secara serentak.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi regulasi antara pemerintah pusat, pengembang APERSI, perbankan, dan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi pembangunan rumah subsidi serta meminimalisasi hambatan perizinan di daerah.
Melalui forum Munas tersebut, Kementerian PKP turut memetakan kemampuan pasokan para pengembang daerah demi memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas material yang layak, aman, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat kecil.
Dirjen Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa Kementerian PKP sangat terbuka terhadap masukan para pengembang dalam rangka menyusun kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Senang sekali saya bisa hadir disini, Pak Menteri sangat peduli dengan suara yang disampaikan oleh pengembang, dan dibutuhkan pemikiran dari asosiasi pengembang bahwa kebijakan yang akan kami buat betul-betul efektif bagi pengembang dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya MBR,” ujar Sri Haryati.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Sri juga memberikan ruang komunikasi langsung kepada para pengembang APERSI dengan membuka jalur diskusi terkait berbagai regulasi dan kebijakan perumahan nasional.
Ia turut menjelaskan bahwa backlog perumahan nasional masih mencapai sekitar 9,64 juta rumah tangga atau sekitar 13 persen, sehingga diperlukan kerja sama seluruh ekosistem perumahan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Di sela kegiatan Munas, Dirjen Perkotaan juga menayangkan video capaian “21 Program Perumahan” Kementerian PKP sebagai bentuk percepatan reformasi kebijakan dan kemudahan layanan dalam mendukung Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah.
Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung target besar pemerintah dalam sektor perumahan rakyat.
“Target besar pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah bukanlah hal yang mustahil jika ekosistemnya dibenahi secara total. Kami di APERSI siap mengerahkan seluruh militansi pengembang di daerah-daerah untuk menyerap kuota pembiayaan dan mengejar target fisik pembangunan di lapangan,” ujar Junaidi.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank BTN Hirwandi Gafar menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang telah terjalin antara BTN dan APERSI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi.
“Kami mengapresiasi kerjasama BTN dengan APERSI yang ditunjukan lewat akad massal KPR 82.000 APERSI dimana 72.000 dari BTN, kami juga sudah menyiapkan program kerjasama kepada tim dalam hal ini untuk marketing bersama terkait fasilitas kredit langsung,” ujar Hirwandi.
Munas VII APERSI secara resmi dibuka melalui prosesi pemukulan gong simbolis oleh Dirjen Perkotaan Sri Haryati bersama Ketua Umum APERSI serta jajaran stakeholder sektor perumahan nasional dari Bank BTN dan BP Tapera.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma, Direktur Consumer Banking Bank BTN Hirwandi Gafar, Kepala BP3KP NT 1, serta ribuan pengembang dan pengurus APERSI dari berbagai provinsi di Indonesia.
