Lombok Barat — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Regional Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di Posyandu Anggrek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/05/2026).
Peluncuran dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong bersama yang terhubung secara luring dan daring dengan sejumlah daerah pelaksanaan BSPS di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari penguatan tata kelola program BSPS yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi V, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Camat Lingsar Marzuqi, serta Lurah Dasan Geria Fahrul Aziz.
Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas pelaksanaan program BSPS sekaligus menciptakan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik benar dan antikorupsi,” ujar Menteri PKP.
Menurut Menteri PKP, penerapan sistem PTT di Nusa Tenggara Barat mampu menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga sekitar 11 persen. Efisiensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan kembali untuk memperluas manfaat program perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pelaksanaan PTT di Posyandu Anggrek berada di bawah penanggung jawab Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Dalam proses pemilihan terbuka tersebut, sejumlah toko bangunan yang terlibat antara lain TB. Surya Anugerah milik Muliadi, UD. Geria Bangunan Mandiri milik Agus Suharto, dan TB. Usaha Baru milik Devi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyapa secara daring para pelaksana dan penerima bantuan BSPS di sejumlah provinsi, termasuk Kabupaten Tanimbar, Maluku.
Dalam dialog virtual tersebut, Menteri PKP memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar terus mengawal program-program pro rakyat.
“Tanimbar menyala ya, terus perjuangkan rakyat dan kawal semua program-program yang pro rakyat bersama Anggota Komisi V,” ujar Menteri PKP.
Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema stimulan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya yang layak huni.
Untuk tahun 2026, total alokasi BSPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 6.918 unit, dengan hasil inventarisasi dan verifikasi sebanyak 5.416 unit.
Sementara itu, Kabupaten Lombok Barat memperoleh alokasi sebanyak 627 unit dengan total inventarisasi dan verifikasi mencapai 576 unit.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung pelaksanaan program bedah rumah BSPS.
Peluncuran BSPS regional ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan perumahan di kawasan Indonesia timur.
