Beragam Kemudahan Diberikan, Menteri PKP Dorong Masyarakat Manfaatkan FLPP
Blitar — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Perumahan Griya Kanigoro Residence II di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026), guna memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh masyarakat.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Perumahan Griya Kanigoro Residence II dibangun sejak tahun 2023 dan telah selesai seluruhnya pada awal 2026. Sebanyak 135 unit rumah subsidi dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Rumah-rumah tersebut menggunakan spesifikasi dinding hebel, atap genteng, lantai keramik, serta fondasi batu gebal.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas hunian perlu diiringi dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga biaya kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau.
“Rumahnya bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, sehingga program ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak,” ujar Menteri PKP.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog dengan salah satu penghuni rumah subsidi, Zainal, yang telah menempati rumah tersebut selama dua tahun bersama istri dan dua anaknya.
Zainal yang sehari-hari menjalankan usaha warung makan mengaku memperoleh rumah subsidi melalui skema FLPP tanpa mengalami kendala dalam proses pengajuan. Dengan uang muka yang terjangkau, ia kini mencicil rumah sebesar sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan tenor 10 tahun. Ia juga mengaku puas terhadap kualitas hunian yang ditempatinya.
“Bangunannya bagus, airnya lancar, lingkungan juga bersih, pengelolaan sampahnya baik, dan sampai sekarang tidak pernah banjir. Proses pengajuan rumah subsidi juga tidak ada kendala,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pemberian berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya dengan membebaskan BPHTB dan PBG.
Di kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk meningkatkan realisasi rumah subsidi di Kota maupun Kabupaten Blitar.
Menurutnya, saat ini masyarakat juga semakin dimudahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR sesuai kriteria terbaru. Selain itu kemudahan yang diberikan adalah masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki KTP sesuai domisili lokasi rumah subsidi yang dibeli.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat ber-KTP Kabupaten Blitar dapat membeli rumah subsidi di Kota Blitar, demikian pula sebaliknya, bahkan masyarakat dari daerah lain juga tetap dapat mengakses rumah subsidi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai MBR.
Untuk meningkatkan pemanfaatan kemudahan tersebut, BP Tapera bersama pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang memanfaatkan program rumah subsidi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, dan para pengembang, Kementerian PKP berharap akses masyarakat terhadap rumah subsidi semakin luas. Berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga tetap FLPP, hingga fleksibilitas domisili pembeli, diharapkan mampu mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus mempercepat mengatasi backlog perumahan di Indonesia. (*)
