Denpasar - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan meninjau langsung lahan usulan pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali, Rabu (20/05/2026).
Rusun ini direncanakan menjadi solusi hunian di kawasan perkotaan, khususnya di Denpasar yang menghadapi keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan rumah layak huni.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, pembangunan rusun tidak hanya difokuskan pada penyediaan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau, tetapi juga tetap memperhatikan karakter budaya daerah.
“Pembangunan rusun ini diharapkan dapat menghadirkan hunian yang layak, nyaman, dan tetap selaras dengan karakter budaya Bali. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh aturan dan kebijakan yang ada dapat dioptimalkan sehingga pembangunan rusun ini dapat direalisasikan dengan baik,” ujar Sri Haryati saat meninjau lokasi.
Lahan yang diusulkan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Bali dengan luas sekitar 3.328 meter persegi.
Di lokasi tersebut direncanakan pembangunan satu tower rumah susun setinggi maksimal empat lantai dengan total 60 unit hunian.
Konsep bangunan nantinya akan mengadopsi arsitektur khas Bali, terutama pada bagian atap dan tampilan fasad bangunan, agar tetap menyatu dengan lingkungan sekitar.
Setiap unit hunian dirancang dilengkapi kamar tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, serta balkon jemuran, dan didukung berbagai fasilitas penunjang seperti ruang serbaguna, tempat ibadah, dapur bersama, area parkir, pos keamanan 24 jam, serta akses ramah disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kementerian PKP bersama pemerintah daerah juga membahas kesiapan lahan serta berbagai aspek teknis dan regulasi guna mempercepat realisasi pembangunan rusun MBR di Kota Denpasar.
"Kondisi sebelumnya di lokasi ini terdapat bangunan gedung dan Pemerintah Provinsi Bali bekerja cepat melakukan perataan atau land clearing lahan agar siap dimanfaatkan untuk pembangunan,” tambah Sri Haryati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan Tati Meilani Kacaribu, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera BP Tapera Sid Herdi Kusuma, Kepala BP3KP NT 1 Hamdan Pare, Kepala Satker PKP Provinsi Bali I Ketut Suwantara, serta jajaran BP3KP NT 1.
