Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan signifikan anggaran program perumahan tahun depan harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan Menteri PKP usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (4/11/2025). “Karena anggaran kami semakin besar, tahun depan naik 100 persen, maka kami perlu terus berkonsultasi dengan BPKP supaya setiap langkah yang kami ambil tetap sesuai tata kelola yang baik,” ujar Menteri Maruarar.
Bogor — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor Marlyn Maisarah, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kabupaten Bogor menerima alokasi BSPS terbesar di Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar. “Rumah rakyat tidak layak huni yang diperbaiki oleh negara adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.
Bogor — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak, antara lain SMF, PNM, BTN, BJB, BRI, BNI, IPB, dan Himperra, sebagai bentuk sinergi untuk memperluas akses perumahan dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Cirebon — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II atas capaian penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional progres penyerapan anggaran Kementerian PKP. Pada Tahun Anggaran 2025, BP3KP Jawa II menerima anggaran sebesar Rp170,79 miliar. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penyerapan mencapai Rp137,27 miliar atau 80,37%, melampaui rata-rata nasional Kementerian PKP yang berada di angka 73,78%.
