Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Dalam Rapat Komite Tapera yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait selaku Ketua Komite Tapera di Aula Jusuf Anwar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026), disepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya beserta jajaran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beserta jajaran, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran, serta pejabat tinggi Kementerian PKP.
Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak memengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Didyk saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Business Forum TV One, Rabu (24/6/2026). Forum ini membahas dampak kenaikan BI Rate terhadap kredit pemilikan rumah (KPR), termasuk KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengembangan apartemen subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang. Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (22/6). Pertemuan tersebut membahas aspek tata kelola, kepastian hukum, dan mekanisme hibah lahan dari Lippo Group untuk mendukung pembangunan apartemen subsidi bagi masyarakat. Selain itu, dibahas pula berbagai program perumahan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan agar memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Rapat tersebut membahas optimalisasi pelaksanaan Kredit Program pada Semester I Tahun 2026, termasuk perkembangan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung sektor perumahan sekaligus memperkuat pelaku UMKM.
Jayapura — Pemerintah terus memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan perumahan rakyat sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa KUR Perumahan merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di sektor perumahan. Program ini dirancang untuk mendukung dua sisi sekaligus, yakni sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side). "Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendukung pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan sebagai penyedia perumahan, sekaligus membantu masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Program ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan rumah, tetapi juga memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja," ujar Rini.
ayapura — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didampingi Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I Desyarmeda Killian meninjau program penanganan kawasan kumuh di Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026). Kawasan yang ditangani merupakan permukiman nelayan di tepi air dengan luas penanganan mencapai 24,28 hektare dan luas prioritas 2,23 hektare. Berdasarkan hasil identifikasi, kawasan ini mencakup wilayah RT 002, RT 006, dan RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Ria dengan tingkat kekumuhan kategori sedang hingga berat.
