Ternate - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kota Ternate, Rabu (23/04/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat peninjauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur serta transportasi di Provinsi Maluku Utara.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Ternate ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja Komisi V DPR RI, serta peninjauan lapangan ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Bela, Sherly menyampaikan usulan dukungan kepada Kementerian PKP terkait penanganan perumahan pasca bencana banjir yang terjadi pada Januari lalu.
"Kami sudah mengirimkan usulan ke Kementerian PKP terkait banjir Januari kemarin. Di Halmahera Utara dan Halmahera Barat terdapat sekitar 300 rumah yang rusak, dengan rincian pembangunan rumah baru sebanyak 55 unit di Halmahera Barat dan 20 unit di Halmahera Utara. Selain itu, terdapat rehabilitasi rumah rusak sedang sebanyak 41 unit di Halmahera Barat dan 5 unit di Halmahera Utara, serta rumah rusak ringan sebanyak 285 unit di Halmahera Barat dan 2 unit di Halmahera Utara, dengan total nilai sekitar Rp23,7 miliar,” ujar Sherly.
Selain itu, Kementerian PKP juga terus mendorong percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku Utara. Dari total potensi sebanyak 5.385 unit, tahap pertama telah dilakukan uji terhadap 2.473 unit, terdiri dari 139 unit di kawasan perkotaan dan 2.334 unit di kawasan pesisir.
Sebanyak 1.591 unit telah lolos verifikasi dan ditetapkan melalui SK Dirjen serta SK PPK. "Kami telah melakukan verifikasi atas 2.473 unit tersebut dan telah dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi serta diterbitkan SK Dirjen dan SK PPK. Dengan demikian, dana sudah masuk ke rekening para penerima untuk unit yang lolos tahap pertama,” jelas Buhari.
Pada tahun 2025, realisasi BSPS di Maluku Utara tercatat sebanyak 674 unit, yang terdiri dari 384 unit di kawasan pesisir dan 290 unit di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, Kementerian PKP juga melaksanakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,44 miliar dan cakupan penanganan seluas 44,98 hektare. Selain itu, peningkatan kualitas sanitasi rumah layak di Maluku Utara ditargetkan menjangkau 192 unit dengan total anggaran Rp1,78 miliar.
Usai pertemuan, rombongan meninjau langsung kondisi fisik dan kemanfaatan Hunian Tetap (Huntap) di Ternate. Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk merumuskan tantangan pembangunan yang memerlukan dukungan APBN.
"Ke depan, pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar terbangun, tetapi terlayani secara utuh," ujar Irine. Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi daerah guna memperkuat program perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di Maluku Utara.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penanganan pasca bencana secara terpadu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.(Gytr)
