Kementerian PUPR - Komisi V DPR RI Evaluasi Pelaksanaan APBN 2024 dan Pembicaraan Awal Anggaran 2025
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan Pembicaraan awal Anggaran 2025.
Ibu Kota Nusantara - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan sejumlah ruang kerja bagi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Kompleks Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Nusantara (HPK IKN). Adanya kolaborasi antara Kementerian PUPR dan LKBN Antara tersebut diharapkan mampu mendorong diseminasi serta update atau pembaruan informasi terkini kepada publik baik di dalam maupun luar negeri terkait progres pembangunan infrastruktur di IKN.
Ibu Kota Nusantara - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) saat ini tengah menjajaki pemanfaatan BNI Eco Smart System yang terintegrasi dengan aplikasi super atau superapps layanan publik khususnya di rumah susun Aparatur Sipil Negara(Rusun ASN) di IKN. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah sistem pembiayaan serta pengelolaan Rusun ASN.
Kabupaten Tangerang, Banten - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam program rumah layak huni untuk masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak serta berkualitas.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan segera melakukan pengiriman serta mobilisasi stok panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN) dari sejumlah daerah ke Provinsi Sulawesi Utara. Panel RISHA tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun sebanyak 301 unit hunian tetap (Huntap) dengan teknologi RISHA dan RUSPIN untuk hunian masyarakat pasca bencana erupsi Gunung Ruang.
Kabupaten Bangli, Bali - Penanganan kawasan perumahan secara terpadu merupakan salah satu program yang kini tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu lokasi kegiatan tersebut berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dimana Kementerian PUPR melibatkan sejumlah mitra kerja bidang perumahan seperti pemerintah daerah, sektor swasta, perbakan, perusahaan cat serta masyarakat sebagai penerima bantuan sehingga kawasan tersebut bebas dari rumah tidak layak huni.