BERITA

Medan, 16 September 2025 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) melalui Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menggelar kegiatan sosialisasi dua Peraturan Menteri PKP terbaru yang mengatur kemudahan pembiayaan perumahan dan pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari 16-17 September 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kota Medan, Sumatera Utara dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, asosiasi pengembang, serta unit pelaksana teknis dari berbagai provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat dan arahan dari Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Selasa (16/09).

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, Menteri PKP juga akan menggunakan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Indonesia. "Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit rumah di Maluku. Saya harap Gubernur Maluku dan Kepala Daerah di Provinsi Maluku bisa segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/ atau Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku. di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Jakarta - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp10,89 triliun. Anggaran tahun 2026 akan diprioritaskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi V DPR termasuk Kementerian PKP di Gedung DPR, Senin(15/9/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dokumen ini menjadi kerangka arah pembangunan perkotaan Indonesia hingga 2045 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas. Terdapat lima misi utama yang diusung, yaitu membangun sistem perkotaan yang seimbang, kota layak huni dan inklusif, kota maju dan sejahtera, kota hijau dan tangguh, serta tata kelola perkotaan yang baik.