Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium BPK RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pada kesempatan tersebut, Kementerian PKP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini tersebut menjadi bentuk pengakuan atas penyelenggaraan tata kelola keuangan kementerian yang memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surabaya – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memiliki atau meningkatkan kualitas rumah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung penerima manfaat KUR Perumahan bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya (3/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengapresiasi kinerja BRI sebagai bank dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah meningkatkan plafon KUR Perumahan dari Rp36 miliar menjadi Rp50 miliar.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) di wilayah Sumatera. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana. Perkembangan pelaksanaan program tersebut dipaparkan dalam penyampaian progres realisasi pembangunan hunian tetap pascabencana yang berlangsung di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat (31/7).
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian perkembangan realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan program Tahun Anggaran (TA) 2026 secara berkala kepada publik. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
