Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan industri properti sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyediaan hunian bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri paparan buku Industri Properti untuk Indonesia 8% di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional sekaligus mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan perbankan yang terlibat langsung dalam ekosistem perumahan.
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi pelaksanaan berbagai program perumahan dan kawasan permukiman seiring dengan percepatan penyerapan anggaran tahun 2026. Hingga 24 September 2026, penyerapan anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai 44 persen. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel menyampaikan capaian tersebut dalam agenda di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Didyk menegaskan Kementerian PKP terus mengakselerasi pelaksanaan seluruh program yang bersumber dari APBN.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memprioritaskan anggaran pada program perumahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 Kementerian PKP sebesar Rp11,77 triliun sebagai hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. Koordinasi dilakukan secara daring bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Papua, Gubernur Jambi, dan Gubernur Sulawesi Utara di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Dalam koordinasi tersebut, Maruarar menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah agar setiap program dapat diukur secara jelas dan berbagai kendala di lapangan segera dicarikan solusi bersama. “Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan penyelesaian sejumlah agenda strategis sektor perumahan dengan tetap memastikan tata kelola, kepastian regulasi, dan pembagian kewenangan yang jelas. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Depok di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Jabatan para pimpinan tersebut juga sesuai dengan sumber resmi masing-masing lembaga.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau progres dan mempercepat pelaksanaan program perumahan. Hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/9/2026). Dalam rapat tersebut, Menteri PKP bersama para gubernur membahas perkembangan program perumahan yang didukung melalui skema APBN maupun non-APBN, termasuk Program Bedah Rumah, Rumah Subsidi, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Selain memantau capaian program, rapat juga dilakukan untuk menganalisis dan mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan.
