Jakarta - Program Kredit Program Perumahan (KPP) menunjukkan tren positif. Hingga 18 Februari 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp4,9 triliun, terdiri dari sisi _supply_ Rp1,42 triliun dan _demand_ Rp3,47 triliun. Dalam episode podcast Suara Hunian terbaru yang tayang pada Minggu (22/2/2026) di kanal Kementerian PKP, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menegaskan tingginya minat pelaku usaha terhadap skema pembiayaan ini.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng pada Minggu, (22/02/2026) sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Menteri PKP menyebutkan bahwa Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, BPHTB dan PBG gratis, serta bunga hanya 5 persen.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyiapkan program kolaboratif dan komprehensif untuk penanganan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Lampung. Program ini mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan dan inisiatif lintas sektor, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, hingga pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memastikan program-program perumahan rakyat berjalan tepat sasaran dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Maruarar usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026). “Saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan pimpinan DPR dan Ibu Kepala BPS. Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan. Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
