Bekasi - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kamis (29/1/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan Meikarta telah clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Depok — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Pelatihan Kegiatan Forum Peningkatan Integritas Pejabat di Lingkungan Kementerian PKP di Depok, Kamis hingga Minggu (29 Januari–1 Februari 2026). Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, dan diikuti oleh ratusan pejabat serta tenaga pelaksana dari berbagai unit kerja di seluruh Indonesia. Inspektur Jenderal Heri Jerman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur di lingkungan Kementerian PKP. “Tujuannya tentu ingin memperkuat nilai-nilai integritas dan meningkatkan profesionalisme seluruh pegawai. Karena itu, kami menghadirkan 26 narasumber berkualitas, baik dari pejabat pemerintahan maupun sektor swasta yang terlibat langsung dalam ekosistem perumahan,” ujarnya.
Jakarta — Kawasan Menteng Tenggulun, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang selama ini lekat dengan citra permukiman kumuh dan ketimpangan sosial, kini mulai bertransformasi menjadi kawasan produktif berbasis ekonomi rakyat. Transformasi tersebut ditandai dengan peninjauan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap progres penataan kawasan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Wali Kota Jakarta Pusat, Direktur Utama PNM, Direktur Utama SMF, serta 10 Banker Perempuan. Kelurahan Menteng tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Jakarta Pusat. Di kawasan ini, sekitar 26.000 warga tergolong kurang mampu, sementara sekitar 3.000 warga lainnya masuk kategori sangat mampu. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penanganan kawasan kumuh yang tidak semata berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Bekasi — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perumahan subsidi yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi, Rabu (28/1). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus merumuskan langkah penanganan yang segera dan tepat. Adapun lokasi yang ditinjau meliputi Perumahan Sukamekar Regency, Mutiara Indah, Green Lavender, Nebraska Terrace Sukamekar, dan Grand Permata Residence. Kelima kawasan tersebut merupakan perumahan subsidi yang dihuni oleh MBR dan terdampak langsung banjir akibat luapan Kali CBL beberapa waktu lalu.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Kementerian PKP telah bertindak progresif dalam penanganan pascabencana, salah satunya melalui pembangunan HUNTAP yang juga didukung pendanaan non-APBN.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2025). Dalam rapat lintas kementerian tersebut, dibahas langkah-langkah konkret percepatan bantuan perumahan dan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
