Jumat, 21 Agustus 2026 73 kali
Bagikan:

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi penerima bantuan Program Bedah Rumah di kawasan Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai rencana sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo dan Camat Tebet Putut Puji Linangkung.

Salah satu penerima bantuan adalah Nursyah, yang tinggal bersama dua anggota keluarganya dalam rumah seluas hanya 7,2 meter persegi. Dengan penghasilan sekitar Rp300 ribu per bulan, Nursyah selama ini menempati rumah dengan kondisi yang sangat tidak layak.

Struktur bangunan rumah tersebut tidak memiliki kolom dan ring balok yang memadai, sementara rangka atap dalam kondisi rapuh. Dinding rumah masih menggunakan anyaman bambu yang tidak kedap air, lantainya berupa tanah, dan penutup atap berbahan asbes mengalami kerusakan berat serta bocor saat hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki sanitasi dan penghawaan yang memadai.

Kondisi serupa dialami Ahmad Sukarelani, yang telah tinggal di rumah tersebut selama 59 tahun. Rumah peninggalan orang tuanya kini dihuni bersama empat keluarga dengan total 24 orang. Ahmad yang bekerja sebagai buruh harian lepas memiliki penghasilan rata-rata sekitar Rp500 ribu per bulan.

Rumah yang ditempati Ahmad dan keluarganya juga mengalami berbagai kerusakan, mulai dari pondasi dan sloof yang rapuh, tidak adanya kolom dan ring balok, hingga dinding berbahan triplek yang mudah ditembus air. Atap asbes telah rusak parah, sementara pencahayaan dan sanitasi di dalam rumah juga tidak memadai.

“Sudah 59 tahun saya tinggal di sini, peninggalan orang tua. Jadi tinggal bersama adik-adik saya dan keluarga, total ada 24 penghuni. Saya diajukan oleh pihak RT dan tidak dipungut biaya sepeser pun.,” ujar Ahmad.

Kedua penerima bantuan tersebut juga mendapatkan dukungan swadaya berupa tenaga kerja tukang dalam proses perbaikan rumah. Menurut Maruarar, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah karena masyarakat sekitar dapat turut membantu sesuai dengan kemampuannya, baik melalui tenaga, bahan bangunan, maupun dukungan lainnya.

“Di banyak daerah, tetangga ikut bergotong royong. Ada yang membantu dengan uang, tenaga, atau bahan bangunan. Ini semangat gotong royong yang harus terus kita jaga,” kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah, termasuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni di wilayah Jakarta yang membutuhkan penanganan.

Karena itu, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih masif dan tepat sasaran.

“Saya tadi koordinasi dengan Gubernur Jakarta. Masih banyak sekali rumah tidak layak huni di Provinsi Jakarta, sekitar 823 ribu. Kita bekerja sama dengan Pak Gubernur, wali kota, camat, dan lurah. Saya lihat untuk Jakarta Selatan sudah bagus dan cepat. Saya minta agar lebih masif, Jakarta Selatan minimal 2.000 rumah,” ujar Maruarar.

Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Kementerian PKP juga telah memberikan kemudahan melalui Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Penyederhanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pelaksanaan bantuan tanpa mengurangi prinsip ketepatan sasaran dan tata kelola program.

Pembangunan dan perbaikan rumah penerima bantuan di Manggarai ditargetkan mulai paling lambat 16 September 2026 dan selesai pada 16 November 2026.

Maruarar menambahkan, peningkatan alokasi Program Bedah Rumah di Jakarta tahun ini cukup signifikan. Jika pada tahun sebelumnya jumlah bantuan di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai 200 unit, pada 2026 alokasinya meningkat menjadi 10.300 unit.

Menurutnya, peningkatan tersebut harus diikuti dengan percepatan pelaksanaan di lapangan agar semakin banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak dapat segera memperoleh hunian yang lebih aman dan sehat.

“Program ini adalah bentuk kehadiran negara. Kita ingin rumah-rumah yang tidak layak huni bisa diperbaiki dan masyarakat dapat tinggal dengan lebih aman dan nyaman. Karena itu, kuota yang sudah besar ini harus kita pastikan terserap dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semangat gotong royong masyarakat, Program Bedah Rumah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan.

Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survey singkat ini!

Isi Survey
Isi Survey survey